Pemberantasan buta aksara menjadi fokus perhatian dinas pendidikan kabupaten Bogor. Apalagi pada tahun 2009 ditargetkan masyarakat kabupaten Bogor harus sudah bebas buta aksara atau buta huruf. Untuk merealisasikan target itu, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bogor Drs .H Muhammad lukman, MM, M Si mengumpulkan penilik pendidikan Luar sekolah ( PLS ) dan petugas kecamatan se Kabupaten Bogor.

?Kita sengaja mengundang para penilik PLS dan Kasie kesos kecamatan yang tersebar di 40 kecamatan untuk membahas pemberantasan buta aksara. Kita targetkan bahwa pada tahun 2009 ini penduduk kabupaten Bogor harus bebas dari buta aksara? kata Kadisdik saat memberikan pengarahan di depan puluhan penilik PLS dan Kasie Kesos Kecamatan di Gedung serbaguna I, rabu ( 22 / 10 )

Dalam praktek dilapangan, kata Kadisdik penilik PLS dan petugas kecamatan harus menyertkan nama, alamat lengkap, dan foto saat mendata penyandang buta aksara. Ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penderita buta aksara yang ada di Kabupaten Bogor secara valid. ?Data lengkap itu segera disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk di data kembali sebagai bahan acuan buta aksara yang akan di berantas,? jelas Kadisdik

Menurut Kadisdik dalam memberantas percepatan buta aksara di kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan sudah melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi. Bahkan, sejumlah mahasiswa dikerahkan untuk sama sama mendata penduduk buta aksara. Langkah lain memanfaatkan dan mengoptimalkan elemen masyarakat mulai dari tingkat kabupaten sampai rukun tetangga (RT)

?Melalui rapat rapat pemberantas buta aksara ( PBA ) tingkat kabupaten sampai RT kita optimalkan. Kita juga bekerjasama dengan oorganisasi mesyarakat seperti LSM, madia massa, ormas islam, PKK, organisasi propesi dan lainnya. Pokoknya pada tahun 2009 Kabupaten Bogor bebas dari buta aksara.? Papar Kadisdik.

Berdasarkan data, sisa garapan pembersantasan buta aksara di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sekitar 87 ribu penduduk usia 15 tahun ke atas. Karena itu pada tahun 2009 jumlah penyandang buta aksara akan diberantas sampai tuntas. Target pelaksanaanya, kata Kadisdik 100 hari masa keraja bupati baru pada tahun 2009 atau sekitar kurun waktu 3 bulan, akan diberantas sebanyak 34 ribu dari 87 penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas. Sisanya atau sebanyak 53 ribu penduduk buta aksara, lanjut Kadisdik akan di berantas pada tahun 2009.

Sementara kepala Bidang Dikluspora Disdik Kabupaten Bogor, Drs Agus Abdullah menjelaskan, adalam kurun waktu 4 tahun Dinas Pendidikan telah menurunkan atau memberantas buta aksara usia 10 tahun ke atas. Faaktor keberhasilan ini tidak lepas dari kesaadaran penduduk dan kerjasama perguruan tinggi, organisasi wanita, LSM, dan UPTD dalam melaksanakan program keaksaraan fungsional.

?Hasil pembelajaran keaksaraan fungsional dapat diaplikan oleh warga belajar terhadap pembangunan khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Dampak lain, adanya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga belajar di tengah-tengah masyarakat,? jelasnya.

Untuk memberantas buta aksara, kata Kabid Dikluspora, program yang kini berjalan adalah meningkatnya keberadaan taman bacaan masyarakat. ?Ini sebagai upaya pemeliharaan kemampuan keaksaraan warga, sehingga kemampuan warga akan tumbuh lagi,? tandasnya.

Usaha kejari bekasi, depok dan cikarang yang akhir- akhir ini mrnyentak instansi Pencerdasan Aanak Bangsa ( Disdik ) tampaknya perlu diikuti dan ditauladani oleh kejari Cibinong apalgi gebrakan itu akan mendapat aplaus dari warga masyarakat yang notabene adalah orangtua murid, memang pendidikan itu modal, tapi para kepala sekolah juga harus tau dan mengerti betapa sulitnya perekonomianh yang sedang melanda negeri ini dengan kayta lain kepala sekolah jangan seeanaknya menetapkan S.A.T / DSP disetipa penerimaan siswa baru ( PSB ), yang alih alihnya adalah hasil rapat Komite.

? Komite ? tau apa sih mereka !! begitu kata sala seorang wali murid?., mereka itun orang orang luar. Mereka juga orang orangnya kepala sekolah ada lurah, mantan ini mantan itu wartawan dan sebagainya. Intinya mereka digaji? tambah wali murid tadi berapi-api.

Memang lingkaran ini perlu disingkap. ?anggota komite tadi perlu diketahui apakah memang benar wali murid (bukan) kalau ternyata adalah penunjukan kepala sekolah, segera ambil yang positif, Berhentikan!! Bila perlu bubarkan saja komite itu? tambah si orang tua tadi.

Berbicara mengenai DSP, sebenarnya Bekasi, Cikarang dan Depok belumlah separah Kabupaten Bogor. Di ketiga tempat yang di sebutkan pertama, walau memungut SAT/DSP sebesar 1 s/d 1,5 Juta saja sudah dipanggi/diperiksa pihak kejaksaan dibandingkan dngan kabupaten Bogor yang pada taun ajaran 2008-2009 ini memungut biaya 2 jut s/d 3,75 juta tampak tenang-tenang saja. Ini harus di hentikan!!! Momn PSB janganlah di jadikan lahan Kepala Sekolah untuk memperkaya diri. Tutur Jhon T. seorang ketua LSM di kabupaten Bogor. (dari hasil evaluasi di kecamatan Cibinong terkumpul DSP sebesar 7 Milyar lebih meliputi SLTPN dan SMAN diluar MTS, MAN dan SMKN)

Memanglah dana sumbangan pembangunan (DSP) itu tidak pernah transparan pengalokasiannya. Para Kepala Sekolah tidak pernah mau menunjukan RAPBS yang disusunnya. Bahkan ada beberapa kepala Sekolah yang brkata lantang bahwa DSP tadi sudah dialokasikan membangun RKB tapi sementara lupa pada saat yang bersamaan mereka justru mendapat Rhole Sharing, Block Graut maupun APBD atau APBN.